Kamis, 27 Juli 2017

FPI gugat Perppu Ormas ke MK

Front Pembela Islam (FPI) memastikan judicial review atau uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Gugatan itu akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

"Hari ini. Ini mau berangkat," kata salah satu kuasa hukum FPI Kapitra Ampera saat dikonfirmasi merdeka.con, Jumat (28/7).

Kapitra mengatakan, ada empat ormas lain turut mengajukan uji materi tergabung dengan FPI. Ormas itu adalah Dewan Da'wah Islamiyah (DDI), Forum Silaturrahim Antar Pengajian (Forsap), Pemuda Muslimin Indonesia dan Perkumpulan Hidayatullah.

"Ada 52 orang pengacara yang mendampingi," kata Kapitra.

Kapitra mengungkapkan, ada dua alasan mengapa mereka memutuskan mengajukan gugatan ke MK terkait Perppu tersebut. Pertama adalah tidak adanya lembaga yudikatif yang melakukan penilai suatu ormas melakukan pelanggaran atau tidak.

"Kan enggak mungkin negara yang menilai, padahal mereka yang kasih izin terus mereka juga yang cabut, terlalu subjektif," jelasnya.

Kemudian alasan kedua adalah adanya pasal yang mengatur setiap anggota ormas dapat terkena hukuman pidana. Menurut Kapitra, seharusnya pasal tersebut tidak menyudutkan anggota ormas.

Semua ormas bisa dipidana. Kalau misalnya NU melanggar 80 juta mau dipidana? Atau Muhammadiyah 40 juta," tegasnya.

Gugatan ini dibarengi aksi damai bertajuk 'Jihad Konstitusional Aksi 287, Cabut Perppu Pembubaran Ormas'. Aksi ini rencananya diikuti sekira 25 ormas dengan melakukan jalan kaki ke gedung MK.

Sebelumnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih dulu mengajukan uji materi Perppu Pembubaran Ormas ke MK. Gugatan itu sudah memasuki persidangan awal.

 

(ST1/merdeka.com)
Next article Next Post
Previous article Previous Post