sinartapanuli.com
Medan Sumatera Utara- Tim Advokasi Pers Sumut dari Lembaga Bantuan Hukum Medan menyatakan persidangan penganiayaan wartawan Tribun Medan dengan terdakwa Pratu Rommel P Sihombing hanya seremonial belaka.
Sejak kasus ini berproses, terdapat banyak kejanggalan. Mulai dari saat administrasi hingga tidak munculnya Pasal Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 dalam dakwaan.
Padahal, Arrat saat itu tengah menjalankan tugasnya sebagai jurnalis ketika terjadi keributan sengketa lahan antara warga dengan anggota TNI AU Lanud Soewondo.
"Setelah kami memantau persidangan ini dari awal hingga jalannya tuntutan, sidang yang digelar terkesan seremonial belaka. Esensi untuk menegakkan keadilan terhadap korban masih jauh dari rasa keadilan," kata Tim Advokasi Pers Sumut dari LBH Medan, Aidil Aditya, Senin (31/7/2017).
Ia juga mempertanyakan keseriusan oditur militer yang menyidangkan perkara ini. Ada indikasi, baik oditur militer maupun Pengadilan Militer terkesan melindungi terdakwa. Bahkan, Aidil menduga persidangan telah diatur untuk meringankan hukuman terdakwa.
"Pada 25 Juli pihak Pengadilan Militer menyatakan sidang ditunda tanggal 31 Juli karena hakim tidak ada. Lalu, kenapa sidang digelar secara diam-diam pada 25 Juli. Lantas ini apa namanya," kata Aidil.
Ia mengatakan tidak salah jika masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum di Mahkamah Militer dijalankan tidak secara profesional. Sebab, banyak kejanggalan yang muncul mulai dari proses penyelidikan hingga proses persidangan.
"Ini contoh kecilnya saja. Seperti halnya UU Pers yang tidak dimuat dalam dakwaan. Kemudian, barang bukti yang tidak lengkap," kata Aidil
(ST4/tribunnews.com)
Medan Sumatera Utara- Tim Advokasi Pers Sumut dari Lembaga Bantuan Hukum Medan menyatakan persidangan penganiayaan wartawan Tribun Medan dengan terdakwa Pratu Rommel P Sihombing hanya seremonial belaka.
Sejak kasus ini berproses, terdapat banyak kejanggalan. Mulai dari saat administrasi hingga tidak munculnya Pasal Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 dalam dakwaan.
Padahal, Arrat saat itu tengah menjalankan tugasnya sebagai jurnalis ketika terjadi keributan sengketa lahan antara warga dengan anggota TNI AU Lanud Soewondo.
"Setelah kami memantau persidangan ini dari awal hingga jalannya tuntutan, sidang yang digelar terkesan seremonial belaka. Esensi untuk menegakkan keadilan terhadap korban masih jauh dari rasa keadilan," kata Tim Advokasi Pers Sumut dari LBH Medan, Aidil Aditya, Senin (31/7/2017).
Ia juga mempertanyakan keseriusan oditur militer yang menyidangkan perkara ini. Ada indikasi, baik oditur militer maupun Pengadilan Militer terkesan melindungi terdakwa. Bahkan, Aidil menduga persidangan telah diatur untuk meringankan hukuman terdakwa.
"Pada 25 Juli pihak Pengadilan Militer menyatakan sidang ditunda tanggal 31 Juli karena hakim tidak ada. Lalu, kenapa sidang digelar secara diam-diam pada 25 Juli. Lantas ini apa namanya," kata Aidil.
Ia mengatakan tidak salah jika masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum di Mahkamah Militer dijalankan tidak secara profesional. Sebab, banyak kejanggalan yang muncul mulai dari proses penyelidikan hingga proses persidangan.
"Ini contoh kecilnya saja. Seperti halnya UU Pers yang tidak dimuat dalam dakwaan. Kemudian, barang bukti yang tidak lengkap," kata Aidil
(ST4/tribunnews.com)
