Rabu, 26 Juli 2017

Wah!!! PD Pasar Horas Jaya Siantar Nunggak Tagihan Air

- Jajaran direksi PD Pasar Horas Jaya yang dipimpin Setia Siagian kembali disorot publik. Kali ini kritikan datang dari DPRD Siantar.

Dewan menuangkan dalam saran poin ke 25, pada keputusan hasil rapat gabungan Komisi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pematangsiantar tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016, yang dibacakan Sekretaris Dewan Mahadin Sitanggang.

 

Di hadapan Plh Walikota dan unsur pimpinan SKPD, DPRD Pematangsiantar meminta, jajaran Direksi PD Pasar Horas Jaya yang dipimpin Setia Siagian selaku Dirut diminta agar dievaluasi.

Pasalnya, PD.Pasar Horas Jaya menunggak pembayaran rekening air kepada PDAM Tirtauli sebesar Rp 400 juta.

Dan saat ditanyakan detail mengenai tunggakan PD Pasar Horas Jaya ini, Direktur Umum PDAM Tirtauli, Hotner Simanjuntak membenarkan hal tersebut, Rabu (26/7/2017).

Menurut Hotner, utang rekening air PD.Pasar Horas Jaya bukan Rp 400.000.000 melainkan Rp 440.000.000. Tagihan rekening air bermula sejak bulan April 2015.

"Tunggakan PD.Pasar Horas Jaya sebenarnya Rp 440 Juta bukan Rp 400 Juta seperti yang tertera dalam keputusan DPRD Siantar tadi.Tunggakannya mulai April 2015" kata Hotner.

Baca: Telkomsel Tawarkan Produk dan Layanan Haji

Disebutkan Hotner, bahwa PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar telah berulang kali menagih dengan menyurati PD.Pasar Horas Jaya untuk segera membayarkan tunggakan air tersebut,namun PD.Pasar Horas Jaya belum membayarkan.

"Kalau usaha kita (PDAM Tirtauli) sudah banyaklah. Kita sudah mendatangi langsung dirut dan direktur operasional PD.Pasar Horas Jaya pada minggu lalu. Dalam pertemuan, Setia Siagian mengaku belum mampu membayar tagihan rekening air tersebut. Setia Siagian mengaku bahwa pegawai PD Pasar Horas Jaya juga belum gajian. Dikarenakan adanya tunggakan retribusi oleh pedagang sebesar Rp 1,9 Milyar," kata Hotner.

Kendati demikian Hotner mengaku tidak melakukan tindakan pemutusan sepihak dengan alasan pelayanan publik yang akan berimbas kepada para pedagang.

"Itukan pelayanan. Tidak mungkin kita putus. Bagaimana nanti pedagang di sana dan masyarakat yang berbelanja," jelas Hotner.

 

(ST7/tribunnews.com)
Next article Next Post
Previous article Previous Post