Rabu, 02 Agustus 2017

Olopan Nainggolan Dinilai Layaknya Pimpinan yang Gagal

Sinartapanuli.com -Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Olopan Nainggolan disebut selalu sengaja menghindari awak media ketika hendak meminta konfirmasi.

Ia menempati singgasana kursi nomor satu di korps adhyaksa Medan tersebut dipercaya padanya sejak 2 Juni 2016 lalu, Olopan membatasi dirinya dengan awak media.

Dua nomor telepon yang sering digunakan Olopan otomatis tidak dapat tersambung ketika melakukan panggilan.

Begitu juga pesan melalui aplikasi WhatsApp, Olopan tak menggubrisnya kendati membaca pesan tersebut.

 

Berbeda dengan Kepala Kejari Medan sebelumnya Samsuri yang begitu terbuka kepada awak media.

Begitu pun ketika ditanyakan mengenai progres perkara pidana umum dan pidana khusus, Samsuri selalu update.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Pusat Study Hukum Pembaharuan dan Peradilan (Pushpa) Sumut, Nuriono berpandangan, Olopan layaknya pimpinan yang gagal.

“Lalu konfirmasi itu dengan sengaja tidak ditanggapi dan menghindar. Ini berarti Kajari (Olopan) tidak mau diganggu awak media. Tindakan seperti itu merupakan sebuah kegagalan seorang pimpinan,” kata Nuriono, Rabu (2/8/2017).

Nuriono menjelaskan, berdiam diri dan menghindari awak media bukanlah solusi yang tepat dari seorang pimpinan jika memang tengah menghadapi kendala dalam penanganan perkara.

“Kalau ada kendala dalam menangani sebuah perkara, ya seharusnya disampaikan ke masyarakat sudah sejauh mana. Bukan ditahankan dan ditelan bulat-bulat serta ditahankan sendiri, tidak bisa seperti itu. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik selain kepada pimpinan juga kepada masyarakat,” ucapnya.

Perihal perkara penundaan tuntutan lima terdakwa penganiayaan di Retrospective yang berlarut-larut disebabkan karena seorang pimpinan lalai mengawai bawahannya.

Ia menyarankan agar Kepala Kejari Medan sering mengawai para jaksa yang nakal saat mengemban tugas.

“Kajari sudah tidak melakukan pengawasan terhadap anggota dan tidak mengontrol kinerja bawahannya. Dampaknya kepada jaksa ya harus ada sanksi, mutasi misalnya atau penurutan jabatan. Karena memang sangat mencolok di depan mata kesalahan-kesalahan ini,” tukas Nuriono.

 

 

(ST3:tribunnews.com)
Next article Next Post
Previous article Previous Post