Rabu, 23 Agustus 2017

Pilgub Sumut, Golkar Punya Alasan Mengusung Tengku Erry. Ini Selengkapnya...

Sinartapanuli.com
MEDAN - Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera I (Aceh dan Sumut) DPP Partai Golkar Andi Sinulingga membenarkan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu disahkan sebagai pasangan calon dalam Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.
Petahana Gubernur Sumut Erry terkesan masih menutup diri untuk mengomentari penetapannya berpasangan dengan Ngogesa pada Pilgub Sumut 2018.

Ditemui di sela-sela kegiatannya mendampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Erry enggan berkomentar.

"Nanti saja, ya," katanya sembari bergegas meninggalkan lokasi acara, Selasa (22/8/2017).
Kabar penetapan pasangan Erry-Ngogesa oleh Golkar sebelumnya juga sudah merebak. Teranyar, penggalan foto surat DPP Golkar Sumut perihal pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Sumut beredar.

"Benar-benar," kata Andi saat dikonfirmasi, Selasa. Menurutnya, jabatan Tengku Erry sebagai Ketua DPW
Nasdem Sumatera Utara tidak menghalangi Golkar untuk tetap mendukungnya.
"Inilah pasangan calon dari Golkar. DPP telah memutuskan memilih pasangan calon Pak Tengku Erry dengan Pak Ngogesa. Kami berharap penetapan pasangan calon ini juga didukung masyarakat. Kami juga berharap ini bisa menjadi persembahan terbaik Golkar untuk masyarakat Sumut," kata Andi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (22/8/2017).

Andi kemudian mengungkapkan alasan partainya memilih Erry. Ia mengatakan, berdasar hasil survei DPP Golkar, popularitas dan elektabilitas Erry lebih tinggi dibanding Ngogesa. Itulah sebabnya Erry dipilih untuk posisi bakal calon Gubernur Sumut, sedangkan Ngogesa sebagai wakilnya.

"Realitasnya berdasar hasil survei Partai Golkar, kami melihat masyarakat masih menghendaki Pak Erry. Kami harus menghormati preferensi masyarakat. Hasil survei Pak Erry lebih tinggi daripada Pak Ngogesa, bahkan dibanding calon-calon yang lain," kata Andi.

Ia menambahkan, pihaknya tidak menutup diri bagi partai yang ingin berkoalisi untuk mendukung pasangan Erry-Ngogesa. Golkar memiliki 17 kursi legislatif di DPRD Sumut.

Selain mendapat dukungan dari Golkar, beberapa waktu lalu, Erry dapat dukungan resmi dari PKB. Partai ini memiliki tiga kursi legislatif di DPRD Sumut.

Artinya, sudah 20 kursi yang dipegang Erry dari 100 kursi anggota DPRD Sumut. Dengan kata lain, jika dua partai tersebut berkoalisi maka sudah mengumpulkan 20 persen kursi DPRD Sumut.

Jumlah kursi tersebut sudah cukup bagi Erry untuk ikut Pilgub Sumut 2018. Sebab, syarat untuk bisa ikut Pilgub Sumut adalah minmal mendapat dukungan 20 persen kursi di DPRD atau minimal mendapat dukunagn 25 persen suara sah pemilihan legislatif.

Tapi, menurut Andi, semakin banyak yang mendukung akan semakin baik.

"Semakin banyak kekuatan politik yang bergabung, tentu semakin baik. Jadi, tidak perlu dibatasi," kata Andi.
Andi menjelaskan, keputusan DPP Golkar mendukung Erry-Ngogesa adalah hasil kehendak masyarakat Sumut, dan hasil survei internal partai berlambang pohon beringin tersebut

"Yang penting bagi kami mendukung calon yang dikehendaki masyarakat banyak. Nah, kehendak masyarakat banyak itu tergambar dari hasil survei yang kami lakukan beberapa kali di internal Golkar. Jadi semangatnya untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat Sumatera Utara," kata Andi.

Ia menambahkan, sudah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk koalisi. "Koalisi harus, dengan Nasdem dan Insya Allah dengan partai-partai lain. Semakin banyak yang mendukung kan semakin baik. Komunikasi politik juga sudah dilakukan dengan Nasdem dan PKB," kata Andi.

Pencalonan pasangan tersebut diketahui lewat surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor R-425/Golkar/VIII/2017, perihal pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam surat, yang ditulis tanggal 21 Agustus 2017 itu ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara di Medan.

Pada intinya, DPP Partai Golkar menetapkan dan mengsahkan Erry sebagai calon kepala daerah berpasangan dengan Ngogesa sebagai calon wakil kepala daerah, yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada serentak 2018.

Lebih lanjut surat tersebut menginstruksikan kepada Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua mendaftarkan pasangan calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah setempat sesuai jadwal yang ditetapkan.
Ketiga, keputusan DPP Golkar ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsionaris atau kader Partai Golkar.
Keempat, segala tindakan yang bertentangan dengan hasil keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Di akhir surat Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham menandatangani surat tersebut.
Next article Next Post
Previous article Previous Post