Senin, 11 September 2017

Dosen Unimed Bergelar Doktor Masukkan Anaknya di Kelas Siluman di Medan Sumut

sinartapanuli.com - Seorang orangtua siswa ilegal di SMA Negeri 2 Medan Dr Edianto menolak keputusan Dinas Pendidikan Sumut, yang mengeluarkan 180 siswa siluman dari sekolah tersebut.

Edianto, yang mengaku dosen Fakultas MIPA di Unimed tersebut, merasa memasukkan anaknya ke SMAN 2 melalui jalur ilegal sesuatu yang lumrah.

"Saya ini adalah orang yang berkecimpung dalam universitas yang menghasilkan guru-guru terbaik. Saya dosen di Unimed. Saya tahu bagaimana dunia pendidikan. Karena itu saya sampaikan, sangat riskan bagi siswa, jika mereka dikeluarkan," ujarnya di di Aula Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Senin (11/9).

Menurutnya, solusi yang tepat untuk para siswa yang masuk melalui jalur tidak resmi tersebut adalah mempersilakan mereka bersekolah di SMAN 2 Medan.

"Solusi yang tepat adalah mempertahankan para siswa ini. Jangan keluarkan mereka. Kalau mereka dikeluarkan maka mental anak-anak ini akan terganggu. Jangan kita rusak karakter anak kita ini," ujarnya dengan suara lantang.
Setelah selesai berbicara, Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Saut Aritonang sempat menimpali perkataan Edianto. Saut mengutarakan, Edianto, yang mengajari guru-guru terbaik dan juga guru-guru terburuk.
"Beliau menghasilkan guru terbaik dan juga guru terburuk," ujar Saut.

Saat berbicang dengan Tribun, Edianto merasa tidak bersalah memasukkan anaknya ke SMAN 2 Medan melalui jalur tidak resmi. Menurutnya, hal tersebut wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.
Sebab, ia yakin sistem pendidikan yang tidak bagus membuat anaknya harus masuk melalui jalur tak resmi ke SMAN 2 Medan.

"Tidak ada ruginya mereka masuk. Kelas ada, guru ada. Kali ini dikasi dispensasilah. Apalagi kan ini baru yang pertama kali. Untuk tahun depan hal kek gini diterapkan silahkan, tapi kasihan anak-anak. Mereka kan sudah sempat belajar, malu mereka itu nanti," ujarnya

Saat disampaikan kembali pernyatan Dinas Pendidikan Sumut bahwa, anak-anak yang masuk di luar Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, tidak akan bisa mengikuti Ujian Nasional, pria bergelar Doktor tersebut mengatakan, Ujian Nasional masih lama. Menurutnya, hal tersebut tidak usah dibicarakan saat ini.
"Siapa bilang tidak bisa. Itu katanya. Semua ini sistem. Semua sistem bisa diatur. Lagian Ujian Nasional masih lama, yang sekaranglah dibicarakan. Kalau yang mereka sampaikan itu bukan solusi. Solusi itu, kalau anak-anak ini tetap sekolah di sana. Kami tidak ada bayar-bayar memasukkan anak-anak ke sana," ujarnya.

Undang Orangtua

Dinas Pendidikan Sumut mengundang orangtua siswa, yang masuk ke SMAN 2 Medan dan SMAN 13 Medan melalui jalur tidak resmi, untuk menyampaikan rencana memindahkan para siswa tersebut ke sekolah-sekolah swasta, yang satu rayon dengan SMAN 2 dan SMAN 13, kemarin.

Pertemuan tersebut dilakukan dua sesi, yaitu pagi dan sore di Aula Dinas Pendidikan Sumut. Pertemuan pagi dihadiri ratusan orangtua siswa siluman SMAN 2 Medan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Arsyad Lubis mengatakan, pemindahan siswa-siswa ilegal tersebut adalah demi kebaikan para siswa.
Sebab, jika tidak dipindahkan para siswa tidak akan mendapat Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan tidak bisa mengikuti Ujian Nasional.

Para orangtua yang mendapat kesempatan berbicara saat sesi tanya jawab banyak memperkenalkan diri sebagai orang yang terpelajar. Ada yang berprofesi sebagai dosen, pengacara, dan profesi terpelajar lainnya.
Pada pertemuan sore dengan orangtua siswa ilegal di SMAN N 13 Medan, juga banyak orangtua yang mengaku sebagai orang yang terpelajar. Satu di antarnya Helmi Saputra, yang saat ini mengaku menempuh pendidikan doktor.
Meski begitu, ia tidak setuju anaknya dikeluarkan dari SMAN 13 Medan. Sebab, katanya, rumahnya sangat dekat dengan sekolah. Ia mengaku, tidak puas pada kebijakan Dinas Pendidikan Sumut. Menurutnya, kebijakan Dinas Pendidikan Sumut berpihak.

"Ada ratusan SMA di Sumut, kenapa hanya SMAN 13 Medan dan SMAN 2 yang diperiksa. SMA yang lain apakah sudah dicek, tidak fair ini. Tidak adil ini. Anak saya sudah lima hari menangis saja di rumah, nggak mau sekolah gara-gara tidak masuk SMAN 13," ujarnya.

Mendengar keluhan orangtua siswa tersebut, Arsyad kembali menyampaikan, siswa yang tak melalui PPDB tidak akan mendapat Dapodik dan tidak bisa mengikuti Ujian Nasional.
"Semua sudah tersistem, jadi tidak bisa tidak. Anak-anak ini harus dipindahkan, ini adalah sosialisasi untuk anak-anak," ujarnya.

Saat beberapa orangtua ingin menyampaikan pendapatnya, mantan Kepala Sekolah SMAN 13 Medan Nurlina boru Purba mengajak Arsyad dan beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Sumut melakukan rapat kecil. Rapat kecil tersebut memutuskan masalah siswa ilegal akan kembali dibicarakan di tataran sekolah.
Next article Next Post
Previous article Previous Post