Senin, 25 September 2017

Ranperda APBD Humbahas TA 2016 Ditolak, Ini Tanggapan Dosmar....

Doloksanggul Humbahas

-Terungkap Pada sidang Anggota DPRD Humbahas yang digelar digedung DPRD Humbahas Pada senin 25 /9/2017 menolak hasil Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2016 yang akan ditetapkan menjadi Perda.

Penolakan diawali dengan pemandangan akhir frasi dengan komposisi 3 fraksi diantaranya, fraksi Golkar, PDI-P dan Hanura menerima dan 3 fraksi, Nasdem Kebangkitan Bangsa, Gerindra dan Amanat Demokrat melakukan penolakan dengan alasan adanya perubahan nomenklatur, proses tender dan lainnya.

ketua DPRD Humbahas, Manaek Hutasoit Amd melakukan schorsing untuk mendapatkan keputusan yang dilakukan oleh unsur pimpinan DPRD dan ketua masing-masing fraksi terkait diterima atau ditolaknya Ranperda.

Dalam sidang Usai schorsing, Manaek menjelaskan tidak adanya kesepakatan, sehingga dilakukan voting untuk mendapatkan keputusan sesuai dengan tata tertib (Tatib) DPRD Humbahas.

Dalam voting awal, diambil keputusan 10 anggota DPRD menyetujui dan 13 menolak serta 2 abstain. “Kami mohon, anggota DPRD yang abstain berdiri,” kata Manaek, namun tak satupun yang melakukannya.

Ironisnya, atas usul dan desakan anggota lainnya agar voting diulang, itupun mendapat bantahan dari anggota lainnya. “Sekali voting saja ketua, tidak ada voting kedua,” kata Bangun Silaban yang melihan voting kedua sebagai keganjilan.

Usulan voting kedua tetap dipaksakan oleh anggota DPRD dari fraksi PDI-P Ramses Lumbangaol dengan alasan hasil voting pertama tidak mendapatkan angka sebenarnya untuk 25 anggota DPRD Humbahas.

Hasil kesepakatan voting keduapun digelar dengan perolehan 11 anggota menyetujui dan 14 menolak. Hasil voting terakhir inilah yang menetapkan keputusan DPRD Humbahas menolak hasil Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2016 yang akan ditetapkan menjadi Perda.

Ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2016 dalam sidang paripurna yang dilakukan di gedung DPRD Humbahas, Senin (25/9) dengan putusan voting 11 menyetujui dan 14 menolak, merupakan bahan evaluasi Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dengan jajarannya.

“Menyikapi Ranperda LKPD TA 2016, ditolak atau diterima merupakan hal yang biasa dalam dinamika kehidupan berdemokrasi. Bagi kami, akan menjadi bahan evaluasi besar-besar untuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya,” katanya.

Dosmar juga menjelaskan, bahwa penyusunan APBD TA 2016 ketika itu bukan langsung dipimpinnya. “Masa itu adalah tahap transisi. Kita akui yang paling fatal dalam penolakan tadi adalah terkait penyaluran bantuan sosial (Bansor) pada rumah ibadah,” imbuhnya.

Diproses itu, katanya, terkesan ada pihak pada jajarannya yang terkesan melakukan dengan sengaja sehingga bernuansa penjebakan. “Kita minta maaf pada masyarakat Humbahas. Namun demikian, persoalan diterima atau ditolaknya LKPD merupakan fenomena pada beberapa kabupaten Kota lainnya,” ujarnya.

Ditanya prihal kelanjutan pembangunan di Humbahas pasca penolakan Ranperda, Dosmar menjelaskan akan mengembalikan pada peraturan yang berlaku dan sudah tertuang dalam UU No: 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. “UU tadi mengamanatkan agar pembangunan tidak terhambat maka Pemkab Humbahas akan menerbitkan peraturan bupati (Perbup) untuk merealisasi P-APBD TA 2016. Kita tetap akan bekerja keras untuk membangun Humbahas. Jadi yang terjadi saat ini tidak berpengaruh terhadap pembangunan khusus untuk masyarakat Humbahas,” pungkasnya. (Jhon Siregar)
Next article Next Post
Previous article Previous Post