Selasa, 16 Januari 2018

Tegas!! Siswa 'Siluman' Banyak Anak Pejabat, Polda Sumut Akan Periksa Orangtua Pelajar

MEDAN(Sinartapanuli.com)  - Masih ingatkah polemik Kapolsek dan pengusaha kaya yang memanipulasi surat keterangan miskin agar anaknya masuk sebagai 'siswa siluman' ke sekolah negeri favorit? Setelah tindakan ilegal terbongkar, akhirnya, kedua pelajar dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Medan.
Imbas temuan itu, hingga Selasa (16/1), ratusan siswa masih masih terkatung-katung.
Lamanya penyelesaian masalah 'siswa siluman' ini diduga karena di antara para pelajar terdapat putra-putri pejabat, termasuk di yang bekerja di Dinas Dinas Pendidikan dan kepolisian.
Informasi ini dikemukakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar.
"Kenapa mereka masih saja membandal, melawan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. ini perlu kita pertanyakan. Bahkan mendatangkan Arist Merdeka Sirait. Yang kita dengar, informasinya ada anak pejabat dan polisi di antara siswa siluman ini," ujar Abyadi Siregar.

–– ADVERTISEMENT ––


Mengenai adanya informasi terapat anak pejabat Dinas Pendidikan dan pejabat polisi yang menjadi siswa siluman tersebut, Kepala UPTD Medan Selatan, Drs Ramadhan Zuhri Bintang mengaku kurang mengtahui. Ia janji coba melihat data-data dari siswa siluman.
"Kalau itu tidak tahu kita. Kita tidak tahu itu anak siapa. Anak-anaknya yang kita tahu namanya saja, siapa orang tuanya tidak kita ketahui," ujarnya.
Kini, penyidik Polda Sumut pun berencana orangtua para pelajar, Kamis besok. "Besok dan kamis kita akan panggil orangtua siswa untuk datang ke sini (Polda Sumut, Red)," kata Kepala Subdirektorat (Kasubdit III)/Tipikor Ditreskreskrimsus Polda Sumut AKBP Doni Sembiring kepada Harian Tribun Medan/online Tribun-Medan.com.
Menurut Doni, kasus siswa titipan masih menjadi permasalahan dan akan terus ditindaklanjuti Ditkrimsus Polda Sumut. Ia mengatakan kasus siswa titipan dari SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 masih dalam proses.
Ditanya sebagai apa orangtua dipanggil ke Polda Sumut, Doni belum merinci status hukum para orangtua siswa yang dipanggil. Sampai saat ini, penyidik Krimsus masih mengumpulkan saksi-saksi.



"Nanti kalau ada kabar lebih lanjut akan kami informasikan," kata Doni melalui telepon selularnya.
Ia mengatakan penyidik akan segera mungkin menyelesaikan kasus ini mengingat akan banyak yang dirugikan terutama para siswa yang katanya mereka sampai tidak menerima raport meskipun mereka bersekolah.
Sebelumnya, Polda sudah memeriksa beberapa pihak terkait penyelenggaraan PPDB online. Desember 2017, Kepala SMA Negeri 2 Medan Buang Agus dan sejumlah guru terkait kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2017 telah diperiksa Polda Sumut.
Adanya siswa yang masuk SMA negeri favorit melalui jalur ilegal, tidak lewat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)online atas aduan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumut, pada tahun ajaran baru, Agustus 2017.
Dua anak orang 'berduit' yakni periwa polisi, Kapolsek Galang AKP Marhalam Napitupulu, dan Yandrinal Amiruddin, berprofesi sebagai pengusaha event organizer di Medan.
Mereka mengakui memasukkan anaknya ke SMA Negeri favorit, kendatipun nilau UAN tidak memadai. Agar berhasil lolos, mereka memanipulasi surat keterangan miskin.
Saat melakukan kunjungan lapangan ke SMAN 2 Medan dan SMAN 13 Medan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut menemukan ratusan siswa yang masuk melalui jalur ilegal atau biasa disebut "siswa siluman".
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan selain di SMAN 1, terdapat 252 siswa siluman lainnya di dua sekolah negeri. Yakni di SMAN 2 Medan terdapat 180 orang, dan di SMAN 13 terdapat 72 orang.
Di SMA N2 Medan "siswa siluman" menempati kelas terpisah dengan siswa yang masuk lewat jalur resmi atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. Sedangkan di SMAN 13, "siswa siluman" dicampur dengan siswa yang masuk jalur resmi.
Menurut Abyadi Siregar, siswa yang masuk melalui jalur ilegal atau biasa disebut "siswa siluman" ke SMA Negeri 2 Medan disebut-sebut harus menyerahkan uang Rp 10 juta ke pihak sekolah.
"Ada tadi yang mengadu ke Ombudsman melalui telepon, bahwa ada dugaan siswa yang masuk ke SMAN 2 Medan ini bertarif Rp 10 juta untuk setiap kursi. Ini yang masih kami telusuri lebih lanjut," ujar Abyadi Siregar, Rabu (30/9/2017).
Ombudsman pun meminta Dinas Pendidikan Sumut tidak menerima dan mengeluarkan ratusan siswa tersebut, untuk pindah ke sekeolah swasta.
Setelah Kepala Dinas Pendidikan memindahkan beberapa siswa ilegal di SMA Negeri 2 Medan dan SMA Negeri 13 Medan, akhirnya bebeberapa orangtua mulai mau berbicara. Mereka menyampaikan keluhan merasa tertipu, karena kepala sekolah menjanjikan anak mereka yang masuk ke di SMAN 13 bukan melalaui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, tidak akan bermasalah.
Janji tersebut, kata beberapa orangtua siswa siluman, akan terpenuhi jika mereka memberi "uang pelicin" Rp 4 juta-Rp 7 juta untuk satu siswa. Imbas lainnya, beberapa kepala sekolah telah kena sanksi akibat penyelewengan tersebut.
Datangi Gubernuran
Puluhan orangtua peserta didik ilegal asal SMAN 2 Medan menggeruduk Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (16/1). Para orangtua ini turut membawa serta anaknya ke lokasi. Mereka tampak masih mengenakan seragam sekolah, lengkap dengan tas-tasnya.
Mereka duduk bersila tepat di pintu masuk lantai satu kantor Gubernur Sumut sambil menunggu perwakilannya berdiskusi dengan Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung.
Setelah berdialog selama beberapa jam, perwakilan peserta didik ilegal asal SMAN 2 Medan Arist Merdeka Sirait keluar dari ruangan Nurhajizah.
Dialog di antara kedua pihak menghasilkan suatu keputusan, yakni menggelar pertemuan lebih lanjut antara peserta didik ilegal dengan pihak Pemprov Sumut. Pertemuan itu rencananya akan digelar di Kantor Gubernur Sumut pada Selasa (23/1/2018) pekan depan.
Kata Arist, para peserta didik ilegal akan diberi kesempatan menyampaikan keluh kesahnya pada pertemuan nanti.
"Tanggal 23 nanti akan ada solusi, termasuk mendengarkan aspirasi mereka (peserta didik ilegal). Jadi ini bagian dari hak-hak anak. Itu kesepakatan kita," kata Arist tepat di lantai sembilan Kantor Gubernur Sumut.
Nurhajizah mengamini pernyataan Arist. Pihaknya bersedia berkomunikasi dengan para peserta didik ilegal pada pertemuan yang direncanakan tersebut.
Aktivis LSM Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengaku tidak memeroleh uang apapun dari orangtua peserta didik ilegal asal SMAN 2 Medan.
Arist menjadi sorotan karena mendukung orangtua peserta didik ilegal yang memaksa memasukkan anaknya ke sekolah negeri tanpa melalui jalur resmi PPDB Online.
"Keluar biaya cemana? Nggak ada yang membayar, tidak ada. Seluruh pihak tidak ada yang membayar," kata Arist.
Menurut Arist, biaya operasional yang digunakannya untuk membantu peserta didik ilegal berasal dari Komnas Perlindungan Anak.
"Ini pertanyaan apa. Itu biaya Komnas Perlindungan Anak. Satu pun tidak ada saya kira orangtua yang bayar apa-apa," kata Arist. 

(Sumber:Tribunnews/TIM)
Next article Next Post
Previous article Previous Post