Jumat, 19 Januari 2018

Wah!! 1,2 Juta Warga Sumut Terancam Kehilangan Hak Pilih. Ini Alasanya...

MEDAN(Sinartapanuli.com) – Sekira 1,2 Juta warga Sumatera Utara belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hak pilih mereka pun terancam tak terakomodir dalam pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 27 Juni 2018 mendatang.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Syafrida R Rasahan, menjelaskan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, disebutkan pemilih adalah orang yang sudah melakukan rekam KTP Elektronik sehingga sudah memiliki surat keterangan maupun KTP.

    “Nah bagaimana mereka bisa memiliki surat keterangan ataupun e-KTP, kalau mereka belum melakukan perekaman,”sebutnya, Jumat (19/1/2018).

    Lebih lanjut Syafrida mengatakan, dalam pelaksanaan agenda pencocokan dan penelitian (coklit)Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh jajaran KPU yang akan segera berlangsung, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus melakukan penelitian dengan sangat detail. Harapannya, agar usai agenda coklit tersebut, segera diketahui jumlah penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih namun terkendala karena tidak memiliki surat keterangan maupun KTP elektronik.
    "Jajaran kami di bawah sudah kami instruksikan, khususnya ditingkat Panitia Pengawas Lapangan (PPL) agar melakukan pengawasan melekat ke PPDP saat bertugas. Kita berharap mereka bekerja sesuai (standart operational prosedur) yang ada di KPU," ujarnya.
    Bawaslu yakin jika seluruh PPDP melaksanakan coklit sesuai dengan SOP yang ada, maka data jumlah penduduk yang potensial sebagai pemilih namun terkendala masuk data karena belum memiliki KTP ataupun surat keterangan pengganti KTP akan dapat diakomodir dengan berkoordinasi dengan Disducapil.

    "Misalkan saja, satu orang PPDP mencoklit 400 orang. Ternyata disana ada 100 orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak dapat diakomodir karena tidak punya KTP Elektronik maupun surat keterangan. Tentu nanti kita berkoordinasi dengan Disdukcapil agar menjemput bola dalam melakukan perekaman data mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan surat keterangan dan dapat dimasukan dalam data pemilih," pungkasnya.


    Syafrida menyebutkan banyaknya warga yang belum merekam data untuk pembuatan E-KTP membuat beberapa waktu muncul wacana untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP yang khusus untuk keperluan Pilkada. Akan tetapi munculnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri membuat hal tersebut tidak dibenarkan lagi.
    "Itu nggak bisa lagi sesuai surat edaran Mendagri. Disana disebutkan orang yang terdaftar harus sudah melakukan perekaman E-KTP sehingga punya surat keterangan pengganti KTP. Ini memang sangat penting mengingat suket khusus ini juga sangat rawan disalahgunakan," tandasnya.

    (TIM)
    Next article Next Post
    Previous article Previous Post