Lahan Legal, KPK Tetap Usut Kasus Sumber Waras, Ini Alasanya

Lahan Legal, KPK Tetap Usut Kasus Sumber Waras, Ini Alasanya

383
BAGIKAN

Jakarta – KPK menyatakan tidak menghentikan penyelidikan terhadap kasus RS Sumber Waras. Proses penyelidikan itu masih terus dilakukan.

“Kita tegaskan bahwa penyelidikan ini tidak dihentikan. Jadi masih terus melakukan proses penyelidikan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017).

Menurut penjelasan Febri, putusan pengadilan terkait kasus RS Sumber Waras bisa memberi kontribusi untuk penyelidikan yang sedang dilakukan KPK. Namun hingga saat ini ia mengaku belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait RS Sumber Waras.

“Putusan pengadilan dalam kasus perdata itu tentu perlu kami baca dan pelajari lebih jauh. Apakah nanti fakta-fakta persidangan di sana, atau pertimbangan hakim di sana bisa berkontribusi atau berpengaruh terhadap proses penyelidikan yang sedang kita lakukan. Itu perlu kita pelajari lebih lanjut,” jelasnya.

“Sekarang kita belum terima salinan putusannya,” tambahnya.

Febri juga tidak menutup kemungkinan mengundang kembali Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dimintai keterangan. Hal tersebut dilakukan apabila dinilai ada keterangan yang dibutuhkan.

“Bukan memanggil sebenarnya, tapi mengundang. Karena pemanggilan saksi itu berada dalam domain penyidikan. Kalau dibutuhkan keterangan dari pihak-pihak tertentu kami akan lakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) menolak semua gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) dalam hal pemindahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) kepada Pemprov DKI Jakarta. Hakim menilai YKSW adalah lembaga sah yang berhak mengalihkan SHGB kepada Pemprov DKI. Sebab YKSW memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM.

“Majelis hakim menolak gugatan dari penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat memikul biaya dalam perkara ini sebesar Rp 516 ribu,” kata ketua majelis hakim Muchammad Arifin, dalam persidangan di PN Jakarta Barat, Jalan S Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).

Kasus ini bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu indikasinya, yaitu pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai, sehingga BPK mencatat pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar. KPK pun turun tangan dalam perkara ini.

Namun, Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sat itu menilai temuan itu tidak berdasar karena terpatok dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan pada 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Hal ini yang menjadi polemik soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras antara BPK dengan Ahok kian memanas. Bahkan Ahok menyebut audit BPK ngaco hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak saling serang dengan argumen masing-masing

Sumber;detik.com/st


BAGIKAN