Sejumlah Elemen Masyarakat Tapanuli Utara Demo Bupati dan DPRD

Sejumlah Elemen Masyarakat Tapanuli Utara Demo Bupati dan DPRD

750
BAGIKAN

Menjelang Hari Natal 25 Desember 2016 dan Tahun Baru 2017, ratusan Masyarakat Serikat Tani Tapanuli Utara dan Komunitas Masyarakat Adat, Selasa (13/12/2016) sekitar pukul 10:00 WIB, melakukan aksi demo Bupati dan DPRD Taput.

Koordinator Aksi, Jasfayer Simanjuntak dalam orasinya mengungkapkan Pemerintah Daerah jangan menjual hak-hak rakyat untuk kepentingannya. Kami rakyat ingin hidup di tanah sendiri.

” Pemkab Taput dan DPRD berkewajiban melindungi, menghormati memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat Tapanuli Utara. Pemkab Taput harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik-konflik tanah adat dan sumber daya alam yang terjadi di Kab. Taput, seperti kasus masyarakat adat Ompu Bolus, Onan Harbangan – Nagasaribu, Hutaginjang dan lainnya,” soraknya.

Kemudian, lanjutnya, Pemkab Taput harus melindungi hak-hak masyarakat adat, terkait dalam rencana pengembangan kawasan Danau Toba dan Pembangunan apapun yang dilakukan Pemkab harus menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Taput serta Pemkab Taput diminta harus tepat sasaran terkait program pembangunan pertanian,” teriak pendemo.

Rokky Pasaribu, salah seorang pengunjuk rasa di kantor Bupati menyampaikan jika Bupati Taput, Drs. Nikson Nababan “PEMBOHONG”. Menurutnya, visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat hanya isapan jempol saja.

” Sesuai janji kampanye Bupati Taput terkait peningkatan kualitas Pendidikan, bidang kesehatan (BPJS, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu maupun Poskesdes harus ditepati, karena janji adalah hutang. Visi dan Misi Bupati seputar Lumbung Pangan hanya kebohongan belaka, karena kami Petani sampai saat ini masih mengkonsumsi raskin atau beras yang tidak layak dari luar karena kita kekurangan pangan,” sebutnya.

Tak hanya itu saja, Puskesmas yang didengungkan 24 jam ternyata hanya bohong belaka.

” Di kampung kami tidak seperti itu. Kami ingin Pemkab Taput mau memberikan komitmen untuk menampung aspirasi kami untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Taput,” tegasnya.

Ketua DPRD Taput, Ir. Ottonyer Simanjuntak dalam kesempatan itu mengatakan point-point statetment yang disampaikan akan ditindaklanjuti pihaknya.

” Kami berkomitment akan menindaklanjuti tuntutan Serikat Tani Tapanuli Utara dan Komunitas Masyarakat Adat. Dan bulan Januari 2017, kami akan undang perwakilan bapak ibu untuk menyelesaikan persoalan ini,” janji Otto.

Sekda Kab. Taput, Edward Tampubolon didampingi beberapa Pimpinan SKPD yang menerima pengunjuk rasa mengaku pihaknya dari Pemerintah akan menanggapi setiap tuntutan masyarakat.

” Semuanya harus ada prosedur, jadi tidak segampang itu. Kedepan kita akan duduk bersama untuk membahasnya,” kilahnya.

Pantauan di lapangan, terlihat Massa Serikat Tani Tapanuli Utara dan Komunitas Masyarakat Adat berkumpul di depan Gedung Serbaguna Tarutung, selanjutnya melakukan long march menuju Kantor DPRD dan Kantor Bupati Taput untuk menyampaikan aspirasinya(tim/st)